Program reforma
agraria, bila
dilakukan dengan
sungguh-sungguh dinilai bakal dapat
menjadi solugsi
bagi ketertinggalan
perekonomian yang
kerap dialami kaum
petani gurem dan
komunitas adat di
kawasan pinggiran
hutan. .
Performa agraria
dan perhutanan
sosial _diharapkan
bisa menjawab.
persoalan
ketimpangan ekonomi petani
Indonesia,"
kata Wakil Ketua Komisi IV
DPR Daniel Johan. »
‘
Ia menginginkan
agar petani memiliki
lahan minimal dua
hektare sehingga dapat
produktif dan
bermanfaat dalam mewu-
judkankedaulatan
pangan di Tanah Air.
Pemerintah serius
melakukan
reforma agraria
Itu, bahkan Presiden
Joko Widodo
mengawasi langsung
pendistribusian
lahan pertanian untuk para
petani pada program
reforma agraria yang
dilaksanakan mulai
April 201 7.
“Badan Pertanahan
Nasional sedang
memproses perizinan
lahan seluas
400.000 hektare dan
800.000 hektare untuk
lahan pertanian,
yang pelaksanaannya
akan dipimpin
langsung oleh Presiden,"
kata Sekretaris
Jenderal Kementerian
Agraria dan Tat_a
Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN)
Noor Marzuki pada
diskusi “Kembali ke
Khittah Reforma
Agraria” di
Jakarta.
Menurut Noor
Marzuki, pemerintah
telah menyiapkan
lahan seluas 9,I juta
untuk program‘
redistribusi aset dan
reforma agraria
untuk rakyat secara tepat
SBSBFBTI.
Sebelumnya,
Presiden Joko Wido-
do mengingatkan
agar program
reforma agraria dan
perhutanan sosial
dapat digunakan
untuk meningkatkan
kesejahteraan 40
persen rakyat yang masuk
dalam lapisan
ekonomi terbawah. _
. “Saya tekankan
agar proses penataan
dan redistribusi
aset betul-betul dikawal
detail dan tepat
sasaran sehingga mampu
menyentuh 40 persen
rakyat yang berada di
lapisan ekonomi
terbawah," kata Presiden
Joko Widodo saat
membuka rapat terbatas
reforma agraria dan
kehutanan sosial di
Kantor Presiden Jakarta.
Target Reforma
Agraria adalah
Iahan seluas 9 juta
hektare, sedangkan
Perhutanan Sosial
untuk lahan seluas 12,7
juta hektare.
Noor Marzuki
menjelaskan, pemerintah
juga sedang
memproses lahan seluas
sekitar 600.000
hektare untuk peruntukan
transmigrasi dan
setiap keluarga akan
mendapat
masing-masing dua hektare. .
Sementara itu,’
Ketua Komisi II DPR RI
Zainuddin Amali
menyatakan, optimistis
program distribusi
aset dan reforma
agraria dapat
berjalan baik.
“Program ini dalam
impelementasinya
akan melibatkan
seluruh-kementerian
terkait dan di sisi
lain DPR RI akan
membentuk tim
pengawas," kata
Zainuddin.
Menurut dia, DPR
akan membentuk
tim pengawas yang
akan dipimpin oleh
pimpinan'DPR RI dan
anggotanya adalah
pimpinan dari
komisi dan alat kelengkapan
dewan terkait.
Menurut dia,
program reforma
agraria ini
berjaIan berdasarkan regulasi
Peraturan Presiden
(Perpres) dan didorong
agar memiliki hukum
Iebih kuat. .
Soal regulasi ini,
kata dia, DPR RI telah
menyerahkan daftar
inventarisasi masalah
(DIM) kepada
pemerintah untuk segera
dibahas bersama.
(Razi R/Riza H/B
Santoso/Erafzon.)
DorongProgram PTSL
Berbagai daerah di
Jawa Timur melakukan sejumlah
inovasi dalam
mengaplikasikan pelaksanaan
reformasi agraria.
Hal ini untuk mencapai target
pemerintah yang
pada tahun 2025 yang diharapkan
setiap bidang tanah
di luar keberadaan hutan sudah
memiliki
sertifikat. V
Seperti halnya di
Kabupaten Banyuwangi yang
berusahamendorong
reformasi_ itu dengan membuat
program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
dengan tujuan
menyertifikatkan 21.613 bidang tanah di
kabupaten paling
timur di Pulau Jawa itu.
Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN)
Banyuwangi Hariyono
mengatakan, PTSL merupakan
program yang
dilakukan untuk mengurangi sengketa di
bidang pertanahan
karena bidang tanah menjadi jelas
dan pasti,
baikydata fisik maupun data yuridisnya. ‘
“|ni juga untuk
mewujudkan tertib administrasi
pertanahan‘
sebagaimana program catur tertib
pertanahan, yaitu
tertib hukum, tertib administrasi, tertib
penggunaan, serta
tertib pemeliharaan dan lingkungan
hidup," kata
Hariyono. _
Ia berharap program
itu bisa berjalan sukses,
agar masyarakat di
Banyuwangi bisa memiliki bukti
kepemilikan resmi
atas tanahnya.
Bupati Banyuwangi,
Abdullah Azwar 'Anas,
mengatakan dalam
program ini dirinya mendorong enam
desa yang menjadi
lokasi awal pelaksanaan program,
untuk
mengawalakesuksesan program PTSL.
Enam desa itu
adalah Tegalarum dan Karangsari
di Kecamatan Sempu,
Tapanrejo dan Sumberberas di
Kecamatan Muncar,
Purwodadi Gambiran, dan Desa
Bangorejo di
Kecamatan Bangorejo. _
Warga menunjukkan
sertifikat hak milik tanah dari
Kementérian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional (ATR/BPN). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan _
Program PTSL pada
tahap awal ditargetkan bisa
menyelesaikan
sebanyak 15.450 bidang pada 2017,
dan tanah milik‘
warga yang belum memiliki tanda sah
kepemilikan akan
disertifikatkan BPN. .
Sementara di
Kabupaten Sidoarjo untuk melancarkan
program reformasi
agraria BPN setempat membatasi
jumlah tamu yang
ingin melakukan rapat koordinasi
dengan pejabat
setempat, untuk mengantisipasi praktik
pungutan liar di
kantor setempat. V
Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Agus
Nandang Taruna
mengatakan, apembatasan tersebut
sebagai salah satu
langkah untuk memerangi, mencegah-
dan memberantas
pungutan liar dalam pelayanan terkait
urusan pertanahan. (A
Malik/MA Siga/Arief M)Reforma Agraria Segera Terwujud
erbagai organisasi petani menyambut positif
keseriusan pemerintah untuk mewuiudkan
refOrma agraria, bahkan pemerintah sedang
menyiapkan rencana operasionalnya yang
merupakan bagian dari kebijakan ekonomi berkeadilan
yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu latu.
Dewan Pengawas Serikat Tani lndependen
(Sekti) Jember M. Jumain mengatakan agenda
pembaruan agraria atau reforma agrarianharus
ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah
Kabupaten Jember karena banyak sengketa tanah
yang belum terselesaikan di kabupaten seiempat.
“Kami sangat berharap dilaksanakan reforma
agraria sejati di Jember yakni redistribusi tanah
yang sungguh~sungguh dijalankan dengan
berorientasi pada tujuan memperbaiki ketimpangan
struktur agraria yang ada untuk menyeiesaikan
konflik agraria,“ tuturnyaa
Berdaséarkan data Sekti Jember tercatat
sembiian titik kasus tanah yang kini diperjuangkan
para aktivis petani untuk dikembalikan kepada
rakyat yakni sengketa Taénah Mandigu di Kecamatan
Tempurejo, Tanah Curahnongko di Kecamatan
Tempurejo. Tanah Nogosari di Kecamatan Rambipuji,
Tanah Mangaran di Kecamatan Ajung, Tanah Baba.n
Siiusanan Desa Mulyorejo di Kecamatan Silo, Tanah
Desa Curahtakir di Kecamatan Tempurejo, Tanah
Ungkatan Desa Sabrang di Kecamatan Ambulu,
Tanah Ketajek De-sa pakis di Kecamatan Panti, dan
Tanah Mumbuisari di Kecamatan Mumbuisari.
“Kami berharap adanya percepatan reforma
agraria, sehingga kasus sengketa tanah di Indonesia,
termasuk di Kabupaten Jembar dapat tuntas tahun
ini,” katanya. _
. Harapan tersebut mendapat jawaban dari pejabat
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) urusan Re-forma
Agraria (RA) Usep Se-tiawan yang rnenghadiri acara
Refieksi Konsolidasi Qubro Sekti Jember dengan tema
“Percepatan Refnrma Agraria, Adalah Janji Presiden
Di Tahun 2017" di Jember.
Pemerintah saat ini menargetkan reforma agraria
seiuas 9 juta he-ktare dan Presiden Joke Widodo akan
memimpin langsung pendistribusian iahan pertanian
untuk para petani pada program reforma agraria
yang dilaksanakan pada April 2017. (Zumrotun 5/
MA Siga/Arief M)
Sumber : KANTOR BERITA INDONESIA , INDONESIA KINI
Komentar
Posting Komentar